Era Baru Amerika Serikat dan Asia

Setengah abad lalu, Asia membeku dalam perang dingin, hancur dalam kemiskinan, Beberapa negara didera konflik, rezim militer, dan keputusasaan. Namun hari ini, negara-negara yang akan saya kunjungi hidup damai. Asia kini menjadi tonggak inovasi dan tren dunia.

Asia memberi sumbangan pada kebudayaan dan kekuatan ekonomi global. Asia merupakan wilayah yang penting bagi masa depan Amerika Serikat.

Selama 30 tahun terakhir, saya memiliki kesempatan mengunjungi beberapa negara Asia. Ketika saya mengenang Asia, imaji berkelebatan dalam kepala seperti cuplikan film. Saya menyaksikan kuil-kuil anggun di Kyoto, kehidupan nomaden di luar Ulan Bator, pasar tradisional di Hanoi, Hongkong, dan Dhaka; pakaian bersejarah di Seoul, tarian rakyat di Jakarta, dan petikan sitar di New Delhi.

Saya juga menyaksikan gedung-gedung pencakar langit dan pabrik-pabrik, kampus berteknologi tinggi, fasilitas penelitian dan rumah sakit modern, tempat lahirnya penemuan-penemuan dan kewirausahaan yang menjadikan Asia sebuah kekuatan ekonomi besar di dunia. Asia juga adalah benua yang sedang belajar menerapkan hukum dan demokrasi dalam kehidupan sehari-hari.

Asia telah mempengaruhi kebudayaan dunia selama ribuan tahun, termasuk kebudayaan Amerika. Amerika merupakan rumah bagi 13 juta warga Amerika-Asia. Sastra dan seni rupa, musik dan film, kuliner dan arsitektur, ilmu pengetahuan dan kesehatan, teknologi dan nilai-nilai Asia telah memperkaya keseharian Amerika.

Saat ini, banyak ancaman yang dapat mengganggu hubungan Asia dengan Amerika namun kami memilih menjadikan hubungan Asia-Amerika sebagai kesempatan untuk membangun kerja sama yang dinamis dan produktif untuk menghadapi tantangan abad baru ini.

Amerika Serikat berkomitmen mengembangkan hubungan diplomasi dan pembangunan era baru. Kami akan menggunakan pendekatan cerdas untuk bekerja sama dengan rekan-rekan yang sudah ada dan negara-negara berkembang untuk memperoleh solusi global dan regional dalam menghadapi masalah-masalah global.

Sendirian, Amerika tidak dapat menyelesaikan permasalahan dunia. Dunia juga tidak dapat menyelesaikan masalahnya tanpa dukungan Amerika.
Selama beberapa bulan mendatang, saya akan mempererat hubungan bilateral, regional, dan internasional. Saya akan menemui pemimpin-pemimpin Eropa, Amerika Latin, Timur Tengah, dan Afrika. Pekan depan saya akan berdiskusi dengan pada pemimpin Asia di Tokyo, Jakarta, Seoul, dan Beijing.

Saya berharap perjalanan dinas pertama saya sebagai menteri luar negeri Amerika Serikat memberikan isyarat bahwa Amerika membutuhkan rekan di kawasan Pasifik, seperti Amerika perlu partner di Atlantik. Kita semua merupakan kekuatan trans-pasifik dan kekuatan trans-atlantik.

Hubungan Amerika dengan negara-negara yang saya kunjungi, dan dengan seluruh rekan dan sekutu di Asia Pasifik, tidak hanya ditujukan bagi keamanan dan kemakmuran Amerika saja.

Batas wilayah negara atau lautan tidak menghentikan ancaman global seperti ketidakstabilan ekonomi dan finansial, terorisme dan senjata pembunuh massal, ketahanan pangan dan kesehatan, perubahan iklim dan kesediaan energi, serta kejahatan lintas negara dan eksploitasi manusia.

Wabah penyakit menyerang pelajar Jakarta dan Jacksonville. Krisis finansial global meruntuhkan bank-bank di Sapporo dan San Fransisko. Pengembangan nuklir mengancam Guangzhou dan Washington.

Petani provinsi Hunan di China terkena dampak pemanasan global seperti petani di Amerika bagian Barat. Semua bahaya itu mengancam kita sehingga kita harus bersatu menghadapinya.

***

Saya mengunjungi Asia untuk mengirimkan pesan bahwa Amerika menginginkan komitmen dan persetujuan yang lebih tegas dan berkesinambungan. Amerika siap bekerja sama dengan pemimpin Asia untuk menangani krisis ekonomi global yang mendera Pasifik.

Amerika mau memperkuat hubungan yang sudah ada. Amerika mau mencegah pengembangan nuklir di Asia, dan bersedia mengembangkan upaya-upaya menangani tantangan abad ke-21 seperti perubahan iklim dan energi bersih, wabah penyakit, dan kesetaraan pendapatan.

Di bawah pemerintahan Obama, kami bersedia menjalin hubungan dengan masyarakat di luar pemerintahan resmi. Kami siap merangkul masyarakat sipil untuk memperkuat pondasi bagi pemerintahan yang lebih baik, kebebasan memilih dalam pemilihan umum, kebebasan pers, kesempatan memperoleh pendidikan bagi semua orang, sistem pelayanan kesehatan terpadu, toleransi umat beragama, dan hak asasi manusia (HAM).

Amerika juga siap menjadi pendengar. Ini bukan hanya cara menunjukkan hormat namun juga merupakan sumber ide bagi upaya kita bersama. Pemerintahan kami sudah terlalu sering bertindak tanpa mempertimbangkan fakta dan bukti yang ada atau mendengar pendapat pihak lain.

Tapi saya dan Presiden Obama berkomitmen pada kebijakan luar negeri yang tidak impulsif atau pun ideologis, namun kebijakan yang menghargai pendapat pihak lain. Jika terdapat perbedaan, yang pasti terjadi, kami akan mendiskusikan dan menjelaskan hal-hal yang membatasi kemampuan kami untuk bekerja sama.

Kami akan menahan diri dan menghargai semuanya dalam upaya mempertahankan HAM dan menciptakan dunia yang menghormati HAM, dunia yang memperbolehkan pemenang Nobel Perdamaian Aung San Suu Kyi hidup bebas di negaranya, dunia yang membuka jalan bagi warga Korea Utara memilih pemimpinnya, dan dunia di mana warga Tibet dan China hidup harmonis di tengah perbedaan agama.

Kami percaya masalah-masalah yang muncul sekarang adalah kesempatan. Pemahaman yang realistis mengenai dunia tempat kita tinggal merupakan langkah awal penerapan kekuatan cerdas. Hal ini mendorong kami untuk berkontribusi menyelesaikan masalah-masalah internasional.

Saya akan membahas masalah krisis finansial yang menghantam kita semua. Di seluruh Amerika, warga kehilangan pekerjaan, rumah, tabungan, dan mimpi. Tapi ini bukan krisis Amerika sendiri. Dampaknya juga terasa di Asia dan seluruh dunia.

Krisis finansial global menuntut setiap negara mencari solusi di dalam negeri, namun upaya introspektif saja tidak cukup. Kemitraan internasional berperan utama dalam menstabilkan ekonomi dunia dan mengembalikan dunia pada kesejahteraan. Kita semua harus menjaga sistem pasar bebas yang adil.

Pemerintah Amerika terus bekerja menangani krisis perumahan dan menstabilkan sistem perbankan. Kongres diharapkan meloloskan paket stimulus ekonomi yang merupakan upaya terbesar pemerintah untuk menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan pendapatan.

China, Australia, dan negara-negara Asia juga melakukan hal serupa. Kita membutuhkan gabungan banyak stimulus untuk mengembalikan pertumbuhan global.

Selain krisis finansial, isu-isu lain juga membutuhkan pendekatan bilateral, regional, dan internasional. Amerika ingin terus berpijak pada persekutuan dengan negara-negara Asia untuk melawan ancaman-ancaman global.

Saya sangat puas dengan kesediaan Jepang dan Korea Selatan untuk bergabung melakukan upaya rekonstruksi di Afghanistan, dan dengan kesediaan dua negara itu untuk terus bekerja sama dengan Amerika mempertahankan keamanan internasional, terutama dalam memberantas pembajakan di teluk Afrika.

Kita perlu bergabung menghadapi tantangan stabilitas di Asia Timur Laut, yaitu program nuklir Korea Utara. Pemerintahan Obama berkomitmen membicarakan masalah itu dalam pembicaraan enam pihak, dan saya akan berdiskusi dengan Korea Selatan, Jepang, dan China untuk kembali bernegosiasi dengan Korea Utara.
Namun pemerintah Korea Utara harus mau menghentikan basa-basi dan aksi provokatif terhadap Korea Selatan. Pemerintah Korea Utara telah berjanji untuk kembali pada perjanjian penghentian program senjata nuklir. Kami berpegang pada komitmen ini.

Jika Korea Utara sungguh-sungguh, pemerintahan Obama bersedia memperbaiki hubungan bilateral dan mengganti perjanjian gencatan senjata jangka panjang yang sudah ada dengan perjanjian perdamaian permanen. Amerika juga berjanji mendampingi Korea Utara memenuhi kebutuhan energi dan ekonominya.

Dalam hal ini, saya yakinkan sekutu kami di Jepang bahwa kami tidak akan melupakan keluarga dari warga Jepang yang ditangkap Korea Utara. Saya akan menemui beberapa keluarga korban di Tokyo, pekan depan.

Solusi global merupakan pokok pemecahan masalah perubahan iklim dan mencukupi kebutuhan energi bersih. Perubahan iklim bukan hanya masalah lingkungan atau energi, tapi juga berefek pada kesehatan, ekonomi, dan pertahanan kita. Pertemuan-pertemuan antara saya dan presiden Obama dengan utusan khusus Amerika bagi perubahan iklim menunjukkan keseriusan kami menangani masalah ini. Saya mengajak utusan khusus Todd Envoy bersama saya ke Asia untuk memulai diskusi sebagai awal arah kerja sama.

Amerika merupakan penghasil gas efek rumah kaca terbesar sehingga kami harus memimpin upaya penghilangan emisi berbahaya dan membangun ekonomi rendah karbon. Namun setiap negara yang saya kunjungi juga memiliki peran masing-masing. Saya akan meminta Jepang, Indonesia, dan Korea Selatan menggunakan sumber energi bersih.

Departemen Luar Negeri Amerika memiliki tiga strategi utama yaitu pertahanan, diplomasi, dan pembangunan. Semuanya berperan dalam mencukupi kebutuhan dan keamanan Amerika. Dahulu pembangunan hanya dianggap sebagai penunjang kebijakan luar negeri Amerika. Namun pemerintahan Obama akan memperbaiki anggapan itu.

Kami akan mendorong pembangunan internasional untuk menyebarkan kesempatan agar penduduk, terutama di pinggiran, perempuan dan anak-anak dapat memanfaatkan seluruh potensinya. Kami yakin ini dapat mempertahankan keamanan Amerika. Perdamaian dan kesejahteraan di Asia memiliki peran besar dalam upaya Amerika menjalin kerja sama politik, ekonomi, pertahanan, dan pendidikan.

***

Indonesia merupakan negara Asia yang paling dinamis. Sumber daya manusia dan aspirasi membawa negara itu menuju pemilihan umum yang adil dan terbuka, kebebasan pers, masyarakat solid, dan posisi penting bagi perempuan dalam pemerintahan.

Kami mendukung Indonesia dan negara-negara Asia lain yang memiliki nilai-nilai seperti itu. Kami berharap bisa bekerja sama dengan pemerintah Thailand, Filipina, Singapura, Malaysia, dan Vietnam untuk meyakinkan bahwa ASEAN mencapai tujuannya, memaksimalkan keunggulan Asia Tenggara dalam bidang ekonomi, politik, HAM, dan isu-isu sosial.

Ada sebuah cerita rakyat China yang mengisahkan perang antara dua kerajaan. Ketika akan menyeberangi sungai di tengah badai, tentara yang berperang terperangkap dalam satu kapal.

Namun mereka tidak saling membunuh, para tentara justru bekerja sama dan akhirnya selamat. Dari cerita ini lahir peribahasa yang mengatakan 'dalam sebuah kapal, kita harus bersama-sama menyeberangi sungai dengan damai'. Kata-kata bijak itu harus menjadi pedoman kita saat ini.

*Disarikan dari pidato Hillary Rodham Clinton, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat di forum Asia Society, New York, 13 Februari 2009.

(Hillary Rodham Clinton)

Sumber : www.analisis.vivanews.com

Himpunan Mahasiswa Islam

Sekilas HMI

Sebagai salah satu organisasi mahasiswa tertua di Indonesia yang didirikan oleh Lafran Pane pada tanggal 5 Februari 1947 di Yogyakarta, format awal gerakan HMI selain memberikan pembinaan agama Islam kepada mahasiswa dan masyarakat untuk mengantisipasi pengaruh sekulerisme Barat juga mengerahkan milisi mahasiswa untuk berjuang secara fisik dalam rangka mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Dalam perkembangannya perjalanan sejarah HMI hingga terbentuknya HMI-MPO telah mengalami proses pematangan konsepsi gerakan. Ditingkat internal, tujuan HMI juga telah mengalami perubahan sampai enam kali. Hal ini menunjukkan bahwa HMI MPO senantiasa menyikapi secara kritis dinamika melingkupinya dengan tetap berupaya menegaskan prinsip-prinsip vital gerakannya.

Format gerakan HMI mengalami perubahan besar sejak munculnya HMI-MPO yang menjadi simbol perlawanan kelompok-kelompok kritis dalam HMI. lahirnya "anak haram" HMI MPO dari tubuh HMI telah merubah pakem gerakan HMI yang semula selalu lebih banyak akomodatif terhadap kekuasaan (state) menjadi gerakan kritis yang menjadi oposisi negara.

Lahirnya HMI-MPO

HMI MPO terlahir sebagai sosok anak haram dalam gua garba orde baru. Ditengah situasi kehidupan kebangsaan yang dihegemoni militer, dalam suasana kebungkaman warga negara dan diliputi ketakutan untuk berbeda, HMI-MPO hadir sebagai sosok pendekar yang berani berteriak lantang menentang kekuasaan. HMI MPO-lah satu-satunya organisasi Islam yang pertama kali menuntut turunnya Suharto dari kursi kepresidenan. Maka tak heran jika selama kekuasaan orde baru, HMI-MPO menjadi semacam organisasi 'bawah tanah' yang berjuang melawan rezim dengan segala resikonya.

Tambahan nama MPO (Majelis Penyelamat Organisasi) di belakang HMI sebenarnya muncul saat menjelang kongres HMI XVI yang diselenggarakan di Padang pada tanggal 24-31 Meret 1986. Menjelang diselenggarakannya kongres HMI XVI di Padang, Sumatera barat, tahun 1986. Sejumlah elemen HMI MPO lebih senang menamakan diri HMI-MPO sebagai HMI 1947, mengacu pada tahun kelahiran organisasi ini.

Mulanya MPO merupakan nama sekelompok aktivis kritis HMI yang prihatin melihat HMI begitu terkooptasi oleh rezim orde baru. Kelompok ini merasa perlu bergerak untuk mengantisipasi intervensi penguasa pada HMI dengan mewajibkan HMI mengubah azasnya yang semula Islam menjadi pancasila. Bagi aktivis MPO, perubahan azas ini merupakan simbol kemenangan penguasa terhadap gerakan mahasiswa yang akan berdampak pada termatikannya demokrasi di Indonesia.

Untuk menyampaikan aspirasinya, mula-mula forum MPO ini hanya berdialog dengan PB (pengurus besar) HMI. Akan tetapi karena tanggapan PB yang terkesan meremehkan, maka akhirnya MPO melakukan demonstrasi di kantor PB HMI (Jl. Diponegoro 16, Jakarta). Demonstrasi tersebut ditanggapi PB HMI dengan mengundang kekuatan militer untuk menghalau MPO. Beberapa anggota MPO malah ditangkap oleh aparat dengan tuduhan subversif. Akhirnya simpati dari anggota HMI mengalir dan gerakan ini menjadi semakin massif.

Akhirnya dalam forum kongres di Padang tesebut terpecahlah HMI menjadi dua, yaitu HMI yang menerima penerapan asas tunggal (HMI-DIPO) dan HMI yang menolak asas tunggal (HMI-MPO) atau HMI 1947 yang tetap berasas Islam. Selanjunya kedua HMI ini berjalan sendiri-sendiri. HMI-DIPO eksis dengan segala fasilitas negaranya - dan diback-up sejumlah alumni yang menjadi pejabat negara - dan HMI-MPO tumbuh menjadi gerakan underground yang kritis terhadap kebijakan-kebijakan negara. Jama’ah HMI-MPO walaupun sedikit namun kompak, mereka yakin bahwa apa yang diperjuangkannya untuk tetap bertahan dan berjuang mempertahankan Islam sebagai azas. Sejarah mencatat, setelah reformasi setelah azas tunggal pancasila dicabut, berbondong-bondonglah ormas-ormas dan orpol-orpol kembali ke azas semula. Tak terkecuali HMI-DIPO, akhirnya mereka kembali kepada azas Islam.

Dalam konteks ini, kita dapat mengatakan bahwa perjuangan HMI-MPO untuk tetap mempertahankan azas Islam merupakan bentuk konsistensi sebuah gerakan mahasiswa dalam melakukan perlawanan terhadap penindasan negara. HMI-MPO berani menanggung resiko perjuangan untuk dikucilkan dan ditekan. Karena keistiqomahan dan keyakinannya maka HMI-MPO dicatat sebagai satu-satunya organisasi yang sejak awal berani menolak kebijakan rezim orde baru yang korup.

HMI-MPO dan Gerakan mahasiswa Angkatan 1998

Tahun 90-an bisa dikatakan merupakan tahun kemesraan antara kekuatan Islam dengan orde baru. Berdirinya ICMI oleh sebagian besar kalangan dianggap sebagai angin segar atas akomodasi Presiden Soeharto terhadap Islam yang selama ini lebih banyak disingkirkanya. Kegiatan dakwah Islam dalam kantor-kantor birokrasi pemerintah mulai amarak. Berbondong-bongong pada tiap kantor pemerintah didirikan pengajian-pengajian dan majelis ta’lim. Perusahaan yang mendirikan pabrik di suatu lokasi diwajibkan mendirikan musholla untuk karyawannya. Masjid dibangun dimana-mana dengan bantuan yayasan Amal Bhakti Muslim Pancasila, milik Soeharto.

Akan tetapi keadaan ini bukan berarti orde baru telah berubah menjadi baik. Akomodasi penguasa terhadap kelompok Islam hanyalah salah satu cara untuk menutupi borok-borok penguasa dan memperoleh dukungan dari mayoritas penduduk. Kelompok-kelompok Islam yang independen dan kritis masih menjadi momok bagi penguasa. Demikian juga bagi HMI-MPO, kebebasan merupakan hal yang paling mahal dan HMI-MPO tetap saja menjadi organisasi bawah tanah harus memakai taktik kucing-kucingan dengan aparat untuk bertahan.

Perjuangan HMI-MPO untuk mempertahankan eksistensinya dilakukan dengan cara membentuk lembaga-lembaga kantong yang akan menjadi wadah-wadah bagi suara HMI-MPO. Hal ini dilalukan karena tidak mungkin HMI-MPO melakukan kritik secara langsung, karena di mata rezim Soeharto dianggap organisasi haram. Dibentuklah beberapa lembaga kantong aksi seperti : LMMY (Liga Mahasiswa Muslim Yogyakarta), FKMIJ (Forum Komunikasi Mahasiswa Islam Jakarta), SEMMIKA dan sebagainya. Jika kita perhatikan strategi ini mirip dengan apa yang dilakukan HMI pada tahun 60-an dengan membentuk KAMI sebagai mantelnya. Lembaga-lembaga ini melakukan mobilisasi massa dengan melakukan parlemen jalanan.

Ketika terjadi gerakan reformasi mahasiswa tahun 1998 sebagai perlawanan terhadap rezim Orde Baru, lapisan-lapisan ekstern HMI-MPO memainkan peran strategis dalam menggalang kekuatan elemen gerakan mahasiswa. Melalui poros Jakarta-Yogyakarta-Makassar, yang secara tidak langsung terbentuk sebagai sentra gerakan HMI-MPO, isu-isu gerakan dikomunikasikan ke seluruh Indonesia. Di Yogyakarta, LMMY aktif menggalang koalisi dengan elemen gerakan lainnya; di Jakarta, FKMIJ memprakarsai terbentuknya FKSMJ; serta di Makassar, para aktifis FKMIM terlibat proaktif dalam konsolidasi gerakan dan pembentukan PAMMI.

Pada aksi penduduki gedung DPR/MPR oleh mahasiswa, PB HMI-MPO juga ikut terlibat. Hingga rezim Orde Baru dengan dukungan militer, dijatuhkan. Dan pada bulan November 1998, melalui Tap MPR maka UU No. 8 Tahun 1985 tentang azas tunggal itupun dicabut secara resmi oleh MPR. Inilah dia momentum kemenangan HMI-MPO.

Peranan Kader HMI-MPO di Lembaga Intra Kampus

Selain dengan perjuangan secara langsung, HMI-MPO memanfaatkan lermbaga di intra kampus sebagai sarana memperjuangkan idealismenya. Lembaga intra kampus merupakan sarana perkaderan yang cukup efektif untuk membentuk jiwa-jiwa kepemimpian kader. Selain itu netralitas lembaga intra kampus menjadikan lembaga ini mudah untuk melakukan mobilisasi massa. Hal ini sangat mendukung dalam aksi-aksi HMI-MPO. Contoh kongkrit dari pemanfaatan lembaga intra kampus ini adalah pada saat momentum turunnya Soeharto pada tanggal 21 Mei 1998.

Harus diakui bahwa fenomena munculnya aksi-aksi massa menjelang reformasi banyak dipelopori oleh kader-kader HMI-MPO. Beberapa kader yang kebetulan menjadi fungsionaris lembaga intra kampus turut mengusung isu-isu penurunan Suharto ke dalam kerja-kerja lembaganya. Aksi setengah juta massa di Yogyakarta di pelopori oleh Senat Mahasiswa UGM, organ utama dalam KM UGM, dimana think-tanknya banyak yang merupakan kader-kader inti HMI-MPO. Sebelum aksi itu SMUGM mengadakan polling yang menghasilkan rekomendasi bahwa lebih dari 80% responden menolak kepemimpinan suharto. Hasil polling ini mempengaruhi opini nasional, terutama di kalangan pra aktivis pergerakan.

Soeharto yang sudah berkuasa selama 30 tahun harus tumbang ditangan aksi-aksi massa yang dilakukan oleh mahasiswa. Krisis ekonomi yang melanda Asia tahun 1997 ternyata berimbas pada terkuaknya semua borok yang dimiliki oleh rezim orde baru. Megahnya pembangunan yang selama ini sangat diagung-agungkan ternyata keropos, karena di bangun atas pondasi hutang luar negeri yang sangat besar. Ketika fluktuasi dollar tidak bisa ditolerir oleh kurs rupiah, tiba-tiba jumlah hutang melambung tinggi dan Indonesia harus menangis.

Yang terhormat Suharto, terpaksa harus merunduk di depan lipatan tangan Hubert Neiss (wakil IMF-International Monetary Fund) ketika menandatangani kesepakatan baru dengan IMF. Para kapital-imperialis Amerika tertawa karena telah berhasil membuat Indoensia makin tergantung. Indoensia belum merdeka!

Begitulah ketegasan sikap independensi HMI-MPO yang tidak mau tunduk kepada siapapun, kecuali kepada kebenaran dan keadilan. HMI MPO selalu siap bekerja sama dengan siapapun asalkan untuk meneriakan kebenaran dan keadilan. HMI-MPO Akan selalu kritis dengan siapapun tanpa pandang bulu, termasuk dengan saudaranya sendiri. Sikap HMI-MPO yang tidak mau didikte alumni (KAHMI), berlaku jujur pada siapapun, selalu berdiri diluar garis pemerintah dan bersikap kritis merupakan bukti independensi HMI-MPO.

HMI-MPO dan Masa Depan Demokrasi Indonesia

Satu hal penting yang menjadi dampak reformasi adalah terjadinya transformasi dari oligarchi corruption menjadi democratic corruption. Korupsi yang pada masa Orde baru hanya dilakukan oleh sekelompok elit politik berubah menjadi menyebar ke berbagai sektor, lapisan masyarakat, dan daerah secara bersama-sama dan terbuka. Hal tersebut dapat terjadi dengan menggunakan tata cara dan mekanisme demokrasi yang merupakan dampak dari gerakan reformasi. Pemanipulasian nilai-nila dan prosedur demokrasi untuk kepentingan pribadi atau golongan (corruption of democracy) dapat menyebabkan terciptanya demokrasi korupsi, yaitu suatu proses pengambilan kebijakan publik yang didasarkan atas kepentingan pribadi, keluarga, partai politik, atau kelompok kepentingan

Sebagai akibat pergantian rezim yang tanpa diikuti oleh perubahan struktur dan budaya politik, Pemilu 1999 mengantarkan pelembagaan politik dari kekuatan-kekuatan politik pada masa lalu. Para politisi yang dulu berkuasa pada zaman Orde baru melakukan metamorfose pada sebagian besar partai-partai politik seperti Partai Golkar, PDIP, PPP dll. Hal tersebut terus berlanjut sampai dengan amandemen terhadap UUD 1945.

Kegagalan mewujudkan cita-cita reformasi beserta meningkatnya ketidakpuasan rakyat terhadap kinerja lembaga-lembaga tinggi negara menyebabkan terjadinya zero trust society. Elit politik dan negara berjalan sesuai dengan logika dan kepetingannya sendiri, sementara pada sisi lain mayoritas massa rakyat semakin lama akan teralienasi dalam negaranya sendiri. Transisi dan reformasi hanya menghasilkan dekonstruksi terhadap sistem politik dan budaya tanpa mampu melakukan rekonstruksi kehidupan masyarakat dan negara menjadi lebih baik. Transisi demokrasi seperti ini hanya akan mengantarkan elit politik ke panggung kekuasaan dan akan meminggirkan perjuangan reformasi. Nilai-nilai dan mekanisme demokrasi dimanipulasi untuk kepentingan elit politik

Dari Reformasi Menuju Revolusi

Terminologi reformasi haruslah diubah menjadi revolusi. Dengan revolusi diharapkan terjadi perubahan sistem tidak hanya penataan ulang sistem (reformasi). Kesempatan untuk reformasi atau menata ulang sistem telah diberikan tetapi telah mengalami kegagalan karena kuatnya dominasi elit politik. Revolusi akan membawa perubahan yang berlangsung secara cepat dan diikuti oleh terbentuknya pemerintahan yang populis, terciptanya kesadaran sosial pada massa rakyat, perubahan relasi kelas dalam struktur sosial.

Sejak tahun 1999 PB HMI MPO mengusung tema Revolusi sistemik sebagai solusi untuk melakukan perubahan di Indonesia. Dalam praksisnya Tema besar “revolusi sistemik” memang belum secara optrimal bisa dilaksanakan. Hal ini tentunya terkait dengan lemahnya kesiapan perangkat-perangkat pendukung yang mau tak mau membutuhkan jaringan yang kuat dengan elemen-elemen gerakan lain yang seide. Akan tetapi setiap periode kepengurusan PB HMI MPO senantiasa berusaha menerjemahkan tema tersebut sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapinya.

Periode 1999-2001 misalnya menerjemahkan revolusi sistemik ke dalam jargon perjuangan transisi demokrasi melalui kampanye perlunya Presidium Nasional untuk memimpin transisi demokrasi. Hal tersebut dapat dipahami mengingat pada periode bangsa kita sedang menghadapi tahap awal peroses pembangunan demokrasi dan memerlukan suatu tahap untuk meletakkan pondasi sistem politik demokrasi.

Selanjutnya periode 2001-2003, PB HMI menerjemahkan revolusi sistemik ke dalam perjuangan menolak neo-liberal dan neo-imperialisme sebagai tekanan utama. Paska konsolidasi kehidupan politik nasional, bangsa kita berhadapan dengan tekanan dari tatanan ekonomi dan poltik internasional yang didominasi oleh Amerika Serikat. Isu penghentian utang luar negeri, pemutusan hubungan dengan IMF, gerakan anti-privatisasi BUMN, gerakan perlindungan terhadap petani, peningkatan subsidi untuk rakyat kecil, menjadi icon dan fokus perjuangan HMI. Hal tersebut mendorong HMI untuk memperkuat wacana dan isu-isu internasional sebagai salah satu sasaran dalam revolusi sistemik. Revolusi sistemik juga berdimensi internasional melawan pengaruh imperialisme yang bermetamorfose dalam bentuk neo-liberal, good governance, dll.

Periode 2003-2005 adalah kelanjutan dari periode 2001-2003, namun demikian penerjemahan revolusi sistemik tidak lagi berdimensi internasional melainkan menekankan dimensi nasional yaitu pembaharuan sistem ke-indonesiaan unuk kaum lemah dan terpinggirkan. Ada dua pertanyaan besar yang ingin dijawab. Pertama mengapa perubahan sistem ke-indonesiaan yang harus dirubah? Kedua, mengapa kaum yang lemah dan terpinggirkan menjadi fokus gerakan? Perubahan sistem ke-Indonesiaan diletakkan dalam situasi kebangsaan yang terhimpit oleh desain struktural dan tekanan global.

Rekonsolidasi Orde Baru dan TNI ke dalam tatanan politik nasional, gagalnya cita-cita reformasi, terinstitusionalisasikannya otoritarianisme dalam orde reformasi merupakan desain struktur yang dirancang oleh elit politik dalam rangka mempertahankan kekuasaan dan kontrolnya terhadap masyarakat. Sementara tekanan global lebih pada tekanan-tekanan ekonomi dan politik yang dilakukan oleh Amerika Serikat beserta tatanan politik internasional yang dominan dalam bentuk bantuan asing dan isu terorisme.

Tekanan internasional dan desain struktural untuk mengembalikan otoritarianisme melalui dominasi dan hagemoni negara terhadap masyarakat sipil menuntut perubahan sistem ke-Indonesiaan secara total. Crisis of management crisis atau krisis dalam manajemen pengelolaan krisis menyebabkan proses pembangunan demokrasi dijadikan sebagai alat bagi rekonsolidasi Orde Baru dan TNI.

Penolakan PB HMI MPO terhadap penyelenggaraan pemilu 2004 bukan sebuah sikap yang tanpa alasan. Masih bercokolnya kekuatan-kekuatan lama dalam pertarungan pemilu 2004 serta buruknya sistem pemilu yang diterapkan hanya akan menjadikan pemilu 2004 sebagai alat legitimasi baru bagi rezim yang otoriter dan kapitalis untuk kembali berkuasa.

Secara kasat mata kita semua sudah bisa meramalkan siapa-siapa yang akan memenangkan pemilu 2004 dan akan duduk dalam kursi-kursi kekuasaan negeri ini. Kelompok politik neo-kapitalis di perkuat yang tidak lain adalah wajah baru orde baru sudah jelas-jelas akan kembali berkuasa di negeri ini. Sementara kita tidak melihat peluang kekuatan reformis untuk bisa menandingi mereka. Oleh karena itu pemilu 2004 sebagai sebuah mekanisme demokrasi justru hanya akan melahirkan kepemimpinan nasional baru yang anti demokrasi. Sungguh ironis, Demokrasi akan di matikan oleh mekanisme demokrasi itu sendiri.

Struktur Organisasi HMI-MPO

Struktur organisasi HMI-MPO dibagi dalam beberapa golongan yakni struktur kekuasaan, struktur pimpinan, Lembaga-lembaga Khusus, Lembaga Kekaryaan serta Majelis Pertimbangan Organisasi (MPO).

Struktur kekuasaan HMI dipegang oleh forum Kongres, Konperensi Cabang (Konperca) serta Rapat Anggota Komisariat (RAK). Sedangkan struktur pimpinan terdiri atas Pengurus Besar (PB), Pengurus Cabang (PC), serta Pengurus Komisariat (PK).

Untuk memperlancar serta mempermudah manajemen organisasi maka dibentuklah Koordinator Komisariat (KORKOM) sebagai pembantu cabang dalam mengkoordinir komisariat, serta Badan Koordinasi (BADKO) sebagai pembantu Pengurus Besar dalam mengkoordinir cabang. HMI (MPO) hingga saat ini (okt 2003) telah memiliki 38 cabang yang tersebar diseluruh penjuru Tanah Air dan untuk itu dibentuk 3 Badan Koordinasi (Badko) yakni: Badko Indonesia Bagian Barat (Sumatra,Banten,DKI,Jabar), Badko Indonesia Bagian Tengah (Kalimantan,Jateng,DIY,Jatim,Bali) dan Badko Indonesia Bagian Timur (Sulawesi,Maluku,NTB,NTT,Papua).

Untuk melaksanakan tugas dan kewajiban yang terkait dengan bidang khusus, maka dibentuk Lembaga-lembaga Khusus seperti Korps Pengader Cabang (KPC), Korps HMI-Wati (KOHATI), dan lain-lain. Sedangkan untuk meningkatkan dan mengembangkan keahlian dan profesionalisme para anggota HMI, dibentuk Lembaga-lembaga Kekaryaan seperti Lembaga Pers Mahasiswa Isalam (LAPMI), Lembaga Ekonomi Mahasiswa Islam (LEMI), dan sebagainya.

== Susunan Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) Periode 1426-1428 H/2005-2007 M ==

KETUA UMUM : MUZAKKIR DJABIR

SEKRETARIS JENDERAL : ILHAM MUNAJAT WIJAYA Wakil Sekretaris Jenderal : Muhammad Kasman Wakil Sekretaris Jenderal : Abdul Haris Abdullah Wakil Sekretaris Jenderal : Sobirin Imtihan Wakil Sekretaris Jenderal : Ahmad Zainur Rosyid

BENDAHARA UMUM : SUSIYANTI Wakil Bendahara Umum : Dedi Mustadi Wakil Bendahara Umum : Cut Ummi Kulsum

PENGURUS HARIAN Ketua Komisi Internal : Temu Sutrisno Staff : Yessi Puji Astuti Staff : Salamah

Ketua Komisi Pendidikan : Yudi Iskandar Staff : Agung Tri Staff : Widi Arini

Ketua Komisi Hukum dan HAM : Anthomy Khusairi Staff : Makmur Alto Staff : Muhammad Karyadin

Ketua Komisi Pemuda dan Kemahasiswaan : Lukman Wibowo Staff : Arifin Temuhulawa Staff : Muhammad Yamin

Ketua Komisi Lingkungan Hidup : Imam Mudhofir Staff : Rudi Hantoro Staff : Rahmat Irawan

Ketua Komisi Ekonomi dan Pembangunan : Arif Media Resky Staff : Wawan Ahmad Dahlan Staff : Imam Affandi

Ketua Komisi Riset dan Pengembangan Strategi Gerakan : Yogie Maharesi Staff : Surachmat Staff : Nur Fajri Budi Nugroho

Ketua Komisi Politik : Mohammad Rajab Staff : HM. Akil Rahman Staff : Didik Sapari

Ketua Komisi Hubungan Internasional : Hanrezi Dhania Staff : Delni Irawati Djamalus Staff : Anwar Razak

LEMBAGA KOORDINASI Ketua Umum Badko Inbagtim : Amrullah Ahmad Ketua Umum Badko Inbagtar : Itho Murtadha Ketua Umum Badko Inbagteng : Azwar Syafei Ketua Umum Badko Inbagbar : Yayan Fauzan

LEMBAGA KHUSUS Ketua Umum Kornas Kohati : Leniawati Direktur Pusat Arsip Nasional : Susanto

LEMBAGA KEKARYAAN Direktur LAPMI : Muhammad Syukur Direktur LEMI : Sugeng Miryanto Direktur LDMI : Ikrom Faldiansyah

BIRO KESEKRETARIATAN Kepala Biro Kesekretariatan : Faisal Andi Rizal

Sumber : www.wikipedia.org

Fakta Gerakan Kaum Muda

Oleh : AKBAR TANDJUNG (Eksponen 1966)

Menjadi fakta bahwa sebuah perubahan dan perputaran sejarah kebangsaan suatu negeri akan selalu diwarnai mobilitas para pemudanya.

erakan mahasiswa selalu muncul ketika sistem politik yang ada tidak berjalan semestinya. Artinya,sebuah gerakan mahasiswa lahir dari situasi politik yang tidak menguntungkan,sehingga mereka menuntut kembali peran politiknya dalam interaksi politik nasional. Bahkan,gerakan mahasiswa akan semakin menguat jika sistem politik yang berlaku bersifat otoriter. Kondisi itulah yang membuat gerakan mahasiswa 1966 dikatakan telah membuka sejarah baru bangsa ini.

Sejatinya gerakan 1966 bukanlah sebuah aksi (movement) untuk menumbangkan Presiden Soekarno,tetapi lebih sebagai gerakan koreksi total terhadap penyelewengan yang dilakukan pemerintah saat itu.Utamanya adalah menentang peristiwa pemberontakan G-30-S yang didalangi Partai Komunis Indonesia (PKI).Mahasiswa sebagai kekuatan arus bawah turun membela UUD 1945 dan Pancasila.

Aksi-aksi gerakan mahasiswa 1966 diformulasikan dalam bentuk slogan Tiga Tuntutan Rakyat (Tritura), yaitu bubarkan PKI,turunkan harga karena kondisi perekonomian sangat merosot, dan bubarkan kabinet 100 menteri.Kehancuran ekonomi ketika itu salah satunya karena pemerintah menerapkan politik sebagai panglima tanpa memperhatikan kesejahteraan rakyat. Akibatnya,antrean-antrean pembeli kebutuhan pokok menjadi pandangan seharihari.

Di samping itu,mahasiswa menuntut adanya efektivitas kabinet. Ketiga tuntutan tersebut dilandasi semangat untuk membela ideologi negara yang ingin diubah menjadi ideologi komunis.Hal ini memiliki benang merah dengan kebangkitan nasional yang digaungkan para pendahulu yang juga kaum muda. Mereka melakukan perlawanan terhadap penjajahan. Terbentuknya nasionalisme menjadi inti dari gerakangerakan selanjutnya menuju kemerdekaan.

Hal yang kemudian terformulasi secara jelas terhadap kebangsaan. Semangat kebangsaan semakin mengkristal ketika para pemuda yang berangkat dari berbagai latar belakang yang masih bersifat kedaerahan, mengikrarkan Sumpah Pemuda pada 1928: bertanah air satu,berbangsa yang satu,dan menjunjung bahasa persatuan,Indonesia. Kemerdekaan 17 Agustus 1945 adalah puncak kulminasi dari gerakan kebangkitan nasional yang benihnya mulai ditanam pada 1908 ketika Boedi Oetomo berdiri.

Proklamasi yang dikumandangkan Bung Karno dan Bung Hatta tidak dilewati dengan jalan singkat.Butuh koordinasi sejarah perjuangan dan komitmen politik anak bangsa yang sangat panjang. Akan tetapi pada 1965, yang merupakan puncak kekuatan pemerintahan Orde Lama,Bung Karno justru memberikan ruang pada PKI. Terlebih,Bung Karno ketika itu mengusung propaganda nasionalisme,agama,komunis (nasakom).Hal inilah yang kemudian membuat kehidupan kemahasiswaan sangat didominasi oleh perjuangan ideologi.

PKI memiliki underbowdi tingkat mahasiswa lewat Consentrasi Gerakan Mahasiswa Indonesia (CGMI) yang mendominasi dunia kemahasiswaan. Peristiwa G-30-S PKI membuat gerakan antikomunis semakin solid.Hal inilah yang kemudian melahirkan Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI). Penentangan terhadap PKI dan afiliasinya CGMI dalam tubuh mahasiswa ditunjukkan secara terbuka oleh Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).Sehingga pada satu waktu,Ketua Komite Sentral PKI DN Aidit mengungkapkan, kalau CGMI tidak bisa membubarkan HMI,lebih baik pakai sarung saja.

Memang sempat muncul asumsi yang menyebutkan bahwa gerakan mahasiswa 1966 merupakan bagian dari grand designyang dilakukan militer.Apalagi ketika itu hanya ada tiga kekuatan politik yang dominan,Bung Karno,TNI,dan PKI.Padahal PKI juga menjadi kekuatan yang mendukung Bung Karno.Menjadi wajar muncul anggapan-anggapan bahwa gerakan mahasiswa 1966 menjadi ”alat militer”.

Apalagi ada perbedaan pandangan antara militer dan Bung Karno mengenai PKI, sementara militer sendiri tidak ingin berhadapan langsung secara frontal dengan Bung Karno. Militer dan PKI telah berseteru sejak lama dan PKI menganggap militer sebagai musuh politik. Menjadi wajar pula ketika akhirnya militer mendukung gerakan mahasiswa.Peristiwa G-30-S PKI menjadi pemicu koinsidensi kepentingan antara mahasiswa dan militer.

Ada musuh bersama yang harus dilawan.Sebab, untuk menjadikan sebuah gerakan masif dan menjadi sebuah gerakan massa yang efektif perlu adanya musuh bersama (common enemy). Tetapi tidak sepenuhnya militer yang mengendalikan gerakan mahasiswa 1966.IdeTritura murni datang dari mahasiswa. Pada awal kepemimpinan Orde Baru, rencana pembangunan pembangunan ekonomi dikedepankan.Ekonomi menjadi perhatian pemerintah Orde Baru yang ketika Orde Lama terbengkalai.

Hasilnya,perekonomian Indonesia tumbuh sangat cepat dan mencapai puncaknya pada era 1980-an,saat Indonesia berhasil swasembada pangan. Tapi fondasi ekonomi yang dibangun Soeharto ternyata rapuh.Ketika krisis melanda pada 1998,Indonesia terguncang.Kejatuhan ekonomi yang bermula terjadi di kawasan Asia berubah menjadi krisis politik,krisis kepemimpinan, dan berujung pada krisis multidimensi. Kondisi tersebut diperparah dengan adanya praktek kolusi,korupsi,dan nepotisme (KKN) yang telah berlangsung lama.

Masyarakat pun mulai menyampaikan ketidakpuasannya terhadap kepemimpinan Soeharto. Akibat tekanan yang begitu kuat,Soeharto pun mundur setelah 32 tahun lebih berkuasa.Perubahan yang terjadi juga dipelopori mahasiswa yang terus melakukan aksi-aksi demonstrasi dan akhirnya menguasai Gedung DPR. Menjadi fakta bahwa perputaran sejarah kebangsaan suatu negeri akan selalu diwarnai mobilitas para pemudanya.(*)

Sumber : www.bangakbar.com