Fit and proper test buat capres Indonesia

Genderang perang sudah di tabuh oleh KPU, Seluruh partai politik telah menyiapkan jagoannya masing-masing untuk berperang di arena ring PEMILU 2009. Tidak tanggung-tanggung memang, peserta pemilu yang dapat dikatakan meluber sampai 48 partai peserta pemilu.

Diantara partai peserta pemilu, sudah ada beberapa partai yang ambil kuda-kuda untuk mempersiapkan sebagai calon presiden 2009. Sebut nama PDIP dengan Megawati Sukarno putri sebagai Capres, Dua mantan jendral dengan kendaraan politik yang berbeda Wiranto dari HANURA dan Prabowo Subianto dari GERINDRA, Serta yang tidak kalah Sultan HB X dari REPUBLIKAN. Pastinya pesta demokrasi akan semakin menarik dengan hampir dapat dipastikan majunya SBY ke tahta RI 1 untuk yang keduakalinya.

Dibalik fenomena yang ada saat ini, tentunya rakyat menantikan sebuah penyegaran kebijakan, bukan berarti kebijakan yang dibuat oleh SBY tidak dapat diteruskan, tetapi ada beberapa kebijakan yang harus dirubah dan harus diteruskan. oleh karena itu diperlukan fit dan proper test untuk menguji sejauh mana kemampuan memimpin Indonesia untuk lima tahun kedepan.

Fit dan proper test tersebut dilaksanakan oleh Rakyat dan elemen-eleman masyarakat lainnya terdiri dari organisasi kemasyarakatan, organisasi kemahasiswaan, LSM dan sebagainya. Fit dan proper test ini dilakukan dihadapan seluruh Rakyat indonesia.

Adapun beberapa poin penting dalam fit dan proper test tersebut yang dapat dijadikan bahan pertimbangan yaitu :
1. Mengenai perusahaan-perusahaan asing yang semakin kokoh menancapkan tajinya di bumi pertiwi. pertanyaannya, Apakah dalam 100 pemerintahan yang baru berani mengambil langkah radikal untuk angkat koper dari Indonesia.
2. Mengenai CSR (Corporate Social Responsibility). Apakah pemerintah berani mengambil langkah tegas dan jika perlu dibuat UU yang mengatur. Bahwa setiap perusahaan wajib untuk memberikan pelayanan sosial terhadap masyarakat sekitar tempat perusahaan itu berada.
3. Mengenai Kerusakan Lingkungan. Apa tindakan konkrit yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk menangkap cukong-cukong kayu yang kabur ke luar negeri karena diduga ramainya kasus pembalakan liar diduga di back up oleh oknum polisi.
4. Reformasi Birokrasi. Dalam 100 hari pemerintahan yang baru harus dapat berani mengambil sikap untuk melakukan reformasi birokrasi karena hal ini diharapkan dapat memberikan pelayanan yang prima dan kemudahan bagi masyarakat.
5. Korupsi, Kolusi dan nepotisme. Pemberantasan KKN harus mengenai akarnya, karena selama ini hanya mengenai superfisial saja tapi tidak mengenai akar atau inti dari KKN itu sendiri yakni, eksekutif, legislatif, yudikatif, korporasi besar, Istana.

ini sebagian pertanyaan yang dapat dijadikan klausul fit and proper test, diharapkan pemimpin Indonesia ke depan merupakan sosok pemimpin yang berani bertindak bikan hanya bertandi bertanduk.