Selasa, 23 Juni 2009

Kesehatan dan Aspek Kesejahteraan Sosial

Oleh : Sani Rachman S

Berbicara mengenai kesehatan akan berbicara mengenai permasalahan yang komprehensif. Mulai dari aspek ekonomi, politik, dan tentunya aspek kesejahteran sosial. Jangkauan berbagai bidang tersebut membuat mahalnya harga sebuah kata, sehat. Dalam sistem globalisasi seperti dewasa ini, kesehatan Indonesia masih harus merangkak setahap demi setahap untuk mencari eksistensi yang sesungguhnya. Bukan tidak mungkin, jika Indonesia tidak memiliki sistem kesehatan yang kokoh, globalisasi akan menyeret Indonesia ke dalam kesakitan. Seperti dengan bidang-bidang lain kehidupan, ketidaksiapan dalam menghadapi arus globalisasi akan membuat jurang pemisah yang sangat dalam antara Indonesia dengan negara-negara dunia ketiga lainnya.

Kesehatan Indonesia masih mencari bentuk yang ideal dalam memberikan pelayanan kesehatan yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Indonesia yang merupakan negara kepulauan yang memiliki berbagai macam suku dan budaya disatu sisi sangat menyulitkan untuk dapat mengakses daerah-daerah terpencil di pedalaman Indonesia. Padahal disatu sisi diperlukan sistem kesehatan yang merata untuk dapat memenuhi kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selama ini sentralisasi kesehatan hanya berpusat pada daerah jawa dan sekitarnya, dimana dengan segala kelengkapan alat dan sistem yang ada segala kebutuhan kesehatan dapat terpenuhi secara menyeluruh. Bagaimana dengan daerah perifer yang dengan segala kekurangan yang ada, baik dari segi sumber daya tenaga kesehatan sampai kelengkapan alat dan bahan yang tersedia berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidup sehat secara komprehensif. Jadi jangan dipertanyakan apakah implementasi UU Praktek Kedoktera sudah sesuai dengan standar pelayanan yang ada atau bahkan belum. Jika UU tersebut diimplementasikan didaerah perifer bukan tidak mungkin ada ratusan atau bahkan ribuan rakyat yang mati sia-sia.

Sistem kesehatan itulah yang sangat mengekang rakyat untuk dapat mendapatkan pelayanan yang prima dalam bidang kesehatan. Mahalnya harga sehat terkadang harus dibayar dengan harga yang setimpal untuk dapat mencapai tujuan bersama yaitu kesejahteraan sosial. Sistem kesehatan Indonesia perlu introspeksi diri terhadap segala macam kebijakan yang mengekang rakyat untuk dapat bebas memilih dan menentukan pelayanan yang prima. Satu langkah sudah dapat dicapai oleh pemerintah saat ini yaitu sistem Jamkesmas yang bak dewa penolong bagi rakyat untuk dapat memberikan kesehatan yang gratis bagi masyarakat luas. Suatu terobosan yang sangat populis yang mampu mengakomodir kepentingan bersama. Dalam sistem ini aspek kesejahteraan sosial dari segi pembiayaan kesehatan sudah dapat tercapai karena kepentingan rakyat golongan menengah ke bawah dapat diletakkan dalam top perform sistem kesehatan. Akan tetapi permasalahan yang lain muncul sedikit demi sedikit yang jika tidak diatasi akan menumpuk dan menimbulkan masalah sosial yang baru.

Sinergis dengan sistem Jamkesmas, program yang terlebih dahulu muncul adalah program Desa Sehat. Desa sehat merupakan program pemerintah untuk mendukung visi Indonesia Sehat 2010. Seperti mimpi disiang hari, fajar 2010 sudah kurang dari tujuh bulan lagi, namun implementasi program ini jauh dari target yang dicapai. Dengan sisa waktu yang ada seakan-akan program ini menjadi mubazir karena tentunya dalam implementasi memerlukan anggaran dana yang tidak sedikit. Hasil evaluasi program ini sudah tidak applicable untuk dapat menuju output yang diharapakan. Akan tetapi program ini bukan kemudian cacat tanpa dapat diperbaiki, hanya saja yang diperlukan adalah mengoptimalkan sisa waktu yang ada untuk dapat mencapai target minimal yang dapat dicapai.

Program Jamkesmas dan program Desa sehat merupakan sinergisitas program yang sesuai dengan semangat UUD 1945 untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan untuk melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia. Jika menilik semangat UUD 1945 jelas sudah tampak kesejahteraan sosial ditempatkan sebagai parameter akhir pembangunan Indonesia. Pun demikian dengan kesehatan, premabule UUD 1945 secara eksplisit menjelaskan keadilan social sebagai parameter kesejahteraan social dan kesehatan bangsa. Semangat itu yang tidak dihayati oleh segenap rakyat bangsa Indonesia khususnya oleh elit politik bangsa yang saling sikut untuk berebut kekuasaan.

Kembali ke konsep Desa sehat yang bersinergi dengan Jamkesmas, Dengan sisa waktu yang ada optimalisasi dan komitemen bersama aparat kesehatan dan rakyat sangat diperlukan agar konsep yang nyaris expired ini dapat massif dari segi proses dan hasil walaupun untuk mencapainya perlu kerja keras semua pihak. Menilik konsep Desa sehat tersebut diperlukan sarana dan prasarana yang titik tekan kegaiatan ini adalah pemberdayaan masyarakat. Sarana dan prasarana yang diperlukan bukan fasilitas yang mewah beserta dengan alat-alat canggih yang harus ada. Akan tetapi pemberdayaan masyarakat dengan forum-forum kesehatan desa, yang mana dari kegiatan tersebut diharapkan dapat menjadi penapis permaslahan kesehatan di tingkat desa.

Infrastruktur yang wajib ada dan perlu ditingkatkan eksistensinya seperti PKD (Poliklinik Kesehatan Desa), Polindes (Pos Bersalin Desa), Posyandu (Pos Pelayanan Terpadu) dan berbagai macam infrastrutur sederhana lainnnya. Proses penapisan penyakit dan screening sederhana untuk dapat menunjang program yang sudah ada menjadi sangat efektif jika melibatkan peran serta masyarakat secara global. Hal yang sederhana namun substansi kegiatan menuju pada sasaran yang ada.

Sudah tidak dapat dipungkiri bahwa kesehatan sendiri merupakan hal yang sangat mahal. Akan tetapi hal ini bisa menjadi murah jika masyarakat memahami makna sehat itu sendiri. Konsep yang sederhana dimulai dari modifikasi gaya hidup dan perilaku, kebersihan lingkungan, akses pelayanan kesehatan dan sebagainya. Oleh karena itu peran desa siaga sebagai salah satu aspek kesejahteraan socsal rakyat perlu di masifkan implementasinya dari akar rumput sampai tataran elit. Dengan hal itu, wujud kesejahteraan social bukan hanya angan tapi menjadi nyata adanya.

Momentum pilpres 2009 kita gunakan sebagai momentum awal menuju kesehatan bangsa yang bermartabat dan berdaulat. Dengan semangat kesehatan bangsa, sudah saatnya konsep kesehatan kerakyatan menjadi tema sentral pada pilpres 2009. Karena tema sentral yang dianut oleh para capres adalah seputar ekonomi kerakyatan. Indonesia perlu terus dan terus memperbaiki diri menuju kedewasaan dan kemandirian dalam berfikir dan bertindak untuk menuju kesejahteraan dan kecerdasan bangsa. Sudah saatnya adagium yang berbunyi health is not everything but without health everything is nothing menjadi aktualiasi diri dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Sumber : www.rachman-soleman.blogspot.com


Tidak ada komentar:

Pengikut